jump to navigation

Kebijakan Pertanian, Menanam Komoditas Harus Ijin Bupati April 19, 2010

Posted by walhisultengnews in BERITA PUBLIK DAN KEBIJAKAN.
trackback


Kebijakan Pertanian.
Menanam Komoditas Harus Ijin Bupati.
Senin, 19 April 2010

Jakarta, Kompas – Semua petani di Seluruh Indonesia wajib mendaftarkan usaha taninya kepada Bupati/Walikota apabila mereka mau menanam komoditas tanaman pangan, seperti padi, jagung, kedelai, ubi jalar, ubi kayu, kacang hijau dan sorgum.
Aturan baru yang mewajibkan pendaftaran usaha tani pangan itu telah selesai dibuat kementrian pertanian dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan.
Menanggapi rencana aturan baru itu, para petani dan sejumlah organisasi tani keberatan bahkan sebagian secara tegas menolak. Aturan baru itu berpotensi menjajah petani, menjadikan mereka obyek kekuasaan, menghilangkan kedaulatan, mencabut kearifan local dan menurunkan produksi pangan nasional. Selain itu, juga menciptakan pungutan liar, menjadikan petani sasaran pemerasan, bahkan sebagai bentuk lepas tanggung jawab pemerintah atas buruknya pendataan lahan dan usaha tani.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir, Minggu (18/4) di Yogyakarta mengatakan, “Dengan aturan itu, Pemerintah melihat petani sebagai seorang pengusaha, padahal SDM pertanian rendah.”
Saat ini kata Winarno, Banyak Keluhan dari petani, mulai dari kenaikan harga eceran pupuk bersubsidi, lemahnya penerapan kebijakan harga pembelian pemerintah atas gambah dan beras yang mengakibatkan jatuhnya harga gabah hingga akan munculnya aturan baru ini.
Saat ini petani sudah mulai berpikir untuk meninggalkan tanaman padi, kalaupun menanam padi, hanya sebatas untuk kebutuhan makan sendiri.
“Buat apa menanam padi banyak-banyak kalau (petani) tidak diperhatikan,” kata Winarno menyampaikan keluhan petani. Kalau begini caranya, kata dia petani mau jalan sendiri, tidak usah dibantu Pemerintah dan tidak akan menanam padi.
MENYULITKAN PETANI.
Sekretaris jendral Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Rachmat Pembudy menilai rencana penerapan aturan baru itu menyulitkan petani. “Petani modern tugasnya seharusnya hanya menanam, tidak harus mengurusi yang lain, seperti sarana produksi, apalagi pendataan lahan dan usaha tani” ujar Rachmat.
Draft Permentan tentang pedoman Perijinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan, selain mengatur perijinan investasi di sector tanaman pangan oleh perusahaan besar ataupun koorporasi multinasional, juga mengatur perijinan usaha tanaman pangan untuk petani skala kecil-menengah.
Usaha tani dengan skala usaha kurang dari 25 hektar dan atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang harus di daftar oleh Bupati/Walikota. Permentan ono merupakan tindak lanjur dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha BUdidaya Tanaman Pangan. Adapun PP ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) nomor 41/2009 soal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Tahun 2009 Kementrian Pertanian dan DPR sepakat memasukan aturan baru yang mengizinkan swasta ikut mengembangkan tanaman pangan. Kebijakan investasi swasta di sector tanaman pangan muncul secara sembunyi-sembunyi pada akhir pengesahan UU no 41/2009, tanpa melalui uji public.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritisi model pembangunan pertanian Indonesia yang kerap tidak sesuai dengan daya dukung petani. (MAS).

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: