jump to navigation

Ekspansi Sawit dan Tambang dalam Konstalasi Ekonomi Politik Sulawesi Tengah April 17, 2010

Posted by walhisultengnews in LAPORAN PUBLIK WALHI SULTENG.
trackback


EKSPANSI SAWIT DAN TAMBANG DALAM KONSTALASI EKONOMI POLITIK SULAWESI TENGAH

Ekspansi kpertambangnan dan Perkebunan sawit juga tidak lepas dari pengaruh konstalasi ekonomi politik Sulawesi Tengah. Pasca perhitungan suara hasil pemilihan legislatif di Sulawesi Tengah, komposisi legislator terpilih juga tidak banyak perubahan, partai-partai besar seperti Golkar, Demokrat dan PDIP masih mendominasi. Kapasitas orangnya juga masih disangsikan apalagi komitmen dalam mengemban amanat rakyat, apakah kepentingan rakyat akan selalu manjadi agenda prioritas meraka dimasa datang atau tidak. Tuntutan terhadap kedaulatan atas pangan, air dan energy menjadi pekerjaan rumah yang harus benar-benar serius dikerjakan oleh meraka dengan kewenangan yang meraka miliki.
Belum lagi dalam waktu dekat, perhelahatan pemilihan kepala Daerah di sejumlah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah akan berlangsung. Kandidat-kandidat yang bermunculan sepertinya diragukan sense off environmentnya. Sebagian besar par kandidat masih ‘pemain lama’ meskipun tampil dengan “wajah baru” yang masih diragukan track recordnya tentang komitmen terhadap upaya pelestarian lingkungan di Sulawesi Tengah. Dikawatirkan kondisi ini justru akan menambah daftar panjang kasus carut marut eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Sulawesi Tengah akibat sepak terjang kaum elite pejabat yang notabene juga adalah pengusaha.

Ekspansi industi komoditi ekspor juga melahirkan banyak kasus kriminalitas terhadap petani di beberapa daerah karena sengketa lahan dengan perusahaan-perusahaan besar yang mengaku mengantongi izin lokasi ataupun HGU. Hal ini pula yang memaksa petani menyerahkan lahan pertanian miliknya untuk diganti rugi atau lebih tepatnya dijual kepada perusahaan karena telah masuk dalam areal konsesinya. Lagi-lagi petani dihadapkan pada kenyataan untuk tidak berdaulat atas tanah meraka sendiri. Ketika proses perlawanan dilakukan oleh para petani sering sekali, kekerasan oleh Negara dilakukan untuk mengamankan investasi perusahaan-perusahaan besar dan petanilah yang selalu menjadi korban. Petani dituduh sebagai perampas lahan ketika meraka menolak menyerahkan lahan meraka kepada perusahaan. Kasus-kasus seperti ini telah diboncengi pula dengan kepentingan ekonomi politik antara pejabat dan pengusaha yang bersimbiosis mutualisme.
Perubahan iklim juga tidak bisa dihindari, karena penyebab utamanya adalah kerusakan ekosistem seperti pembalakan hutan. Meskipun sebelumnya telah diingatkan bahwa daerah-daerah eksploitasi mineral yang ditunjuk berdasarkan kuasa Pertambangan (KP) yang telah dikeluarkan merupakan daerah rawan bencana dengan tingkat topografi rata-rata 40% tetap saja aktifitas dilakukan. Salah satu contoh, penertiban KP di wilayah desa Poh dan beberapa desa di Kecamatan Bunta, padahal dalam dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banggai 2003-2013 dinyatakan sebagai kawasan yang sering atau berpotensi terkena bencana karena struktur tanah yang labil ketika musim hujan tiba. Selain itu pada formasi Poh terdapat lempung yang bersifat mengembang (swelling) yang dapat menyerap air dengan volume hingga lebih dari 30 %, sehingga lempung akan mengembang dan pecah yang mengakibatkan terjadinya longsor.
Catatan monitoring media Walhi Sulteng sendiri dalam kurun waktu januari s/d November 2009 terjadi 18 bencana yang mengakibtakan sekitar1.556 unit rumah terkena dampak dengan rincian 254 rusak parah, 113 rusak ringan dan 1. 178 terendam, 1 bendungan rusak, 3 sekolah Dasar diantaranya rusak parah, 1 mesjid, dan 1 rusak serta 7 orang korban meninggal dunia.
Lima tahun kemarin menjadi pengalaman buruk yang tidak boleh diulang, seperti tuntutan pemenuhan hak-hak dasar bagi rakyat yang masih terabaikan. Regulasi yang dihasilkan dalam lima tahun tersebut justru melegitimasi pengesampingan kedaulatan atas pangan, Air dan Energi di Sulawesi Tengah. Demikian juga dengan banyaknya perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk lokasi pertambangan dan perkebunan skala besar seperti sawit, hampir semua lokasi eksploitasi tersebut merupakan konversi lahan pertanian rakyat dan kawasan hutan. Perusahaan perkebunan sawit melakukan ekspansi areal kelolanya hingga 124.545,86 Ha, Penguasaan Sektor Pertambangan melalui KK, KP dan SIPD mencapai luas total konsesi 2.405.162 Ha. Kondisi ini kemudian memicu laju kerusakan hutan Sulawesi Tengah diprediksi akan mencapai 18,8 Ha per jam pada tahun 2010 mendatang (Walhi Sulteng, 2009).
Meskipun masih merupakan tanda Tanya besar, namun tidak ada salahnya memberi kesempatan kepada mereka dengan kembali menitipkan harapan-harapan besar tentang pentingnya antisipasi ancaman di masa datang. Jangan sampai mengharap berkah tetapi mencipta malapetaka.

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: