jump to navigation

Potensi Longsor Capai 7 Juta Kubik Tanah, Wilayah Palu –Donggala, Krisis Daya Tampung Lingkungan September 19, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment
2

Tambang Galian C, Kabupaten Donggala

1

Tambang Galian C, Kabupaten Donggala

Palu (19/9/2016)- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah dan Kelompok Muda Peduli Hutan (KOMIU) menilai wilayah yang ada di Jalan Trans bagian barat Kota Palu sampai dengan menuju Ibu Kota Kabupaten Donggala sudah berada dalam kawasan darurat daya tampung lingkungan. Hal tersebut diakibatkan ketidak mampuan kondisi lingkungan untuk menampung curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan turunnya air bercampur lumpur yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan galian C dan merembes ke badan jalan saat hujan tadi siang pukul 15.00 Wita (19/09/16). (lebih…)

Banjir Terparah di Desa Sarumbaya Donggala September 15, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

DONGGALA – Hujan deras yang melanda di wilayah Kabupaten Donggala dan sekitarnya, membawah bencana banjir di beberapa desa, Selasa(13/9) kemarin. Berdasarkan data yang di himpun Radar Sulteng, ada kurang lebih 10 desa di Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Donggala yang di landa musiba banjir.

Image result for foto foto banjir

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+foto+banjir&biw

Kepala Badan Penanggulangan bancana daerah (BPBD) Kabupaten Donggala, Ir Akris Fatta Yunus MM, kepada Radar Sulteng Mengatakan, hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Donggala, pada Selasa (13/9), debitnya cukup deras dan terjadi dengan limit waktu yang lama. Akibat dari itu, kurang lebih 10 desa dibeberapa kecamatan di kabupaten Donggala, di hantam banjir. “Rata-rata banjir yang menghantam beberapa desa tersebut, bersumber dari luapan air sungai, dampak dari hujan deras  yang terjadi Selasa (13/9) kemarin. “ungkapnya, saat di konfirmasi.

Sejauh ini, lanjut Akris, data yang berhasil di dapatkan BPBD Kabupaten Donggala, terkait bencana bajir ini, terjadi dibeberapa desa di Kecamatan Banawa Selatan, Labuan, Sindue, dan Kecamatan Sojol, serta sojol utara. Banjiir di kecamatan Banawa selatan itu, terjadi di beberapa lagi, yakni Desa Sarumbaya, Lumbutarombo, Surumana, Mbuvu, dan Desa Tanamea.

“Banjir di kecamatan Labuan, ini terjadi kdi Desa Labuan Kungguma, kemudian di Desa Enu, Kecamatan Sindue, Desa Balukang 2 kecamatan Sojol, serta Desa Pesik kecamatan Sojol Utara,” paparnya. Paling parah, kata Akris, adalah banjir yang terjadi di Kecmatan Banawa Selatan, khususnya yang menerjang Desa Sarumbaya ini, mengakibatkan 18 rumah hanyut terbawah banjir, 12 yang kondisinya rusak, dan terendam banjir.

“Sejak tadi malam, tim sudah berada di tempat kejadian, dan sebagian  lagi telah berangkat tadi pagi, ke lokasi bencana di beberapa desa lagi. Tim datang sekaligus membawa bantuan, untuk korban bencana,” terangnya lagi.

Karena banjir terjadi di dua wilayah daratan Kabupaten Donggala  yang terbagi menjadi dua dan di pisahkan oleh kota Palu. Olehnya tamba Akris tim penanggulangan bencana, BPBD Donggala, harus di bagi menjadi dua tim, satu tim turun kelokasi bencana di wilayah pantai barat satu tim lagi di wilayah kecamatan Banawa Selatan.

Bahkan, tim sempat kesulitan,  untuk samapai ke Desa Surambaya ini, karena harus melewati perbukitan. Tapi Alhamdulillah sampai saat ini tim sudah di lokasi bencana,” tambahnya.

Ditanya apakah ada korban jiwa dalam kejadian itu, dan berapa jumlah keseluruhan  rumah warga yang di hantam banjir? Menurut Akris, untuk korban jiwa sejauh ini, pihaknya belum menerima informasi adanya korban jiwa. Sementara untuk rumah warga yang hanyut di hantam banjir, baru yang dari Desa Sarumbaya.

“Untuk Desa lain seperti Desa Balukang 2, serta beberpa desa lagi di pantai barat yang di terpa banjir, kita belum monitor, berapa jumlah rumah yang rusak atau hanyut, atau terendam banjir. Tapi tim kita, Alhamdulillah sampai saat ini, sudah di lokasi bencana,” sebutnya.

Sampai saat ini kata Akris, pihaknya terus melakukan monitor di kalapangan, termasuk penanganan bencana terhadap korban. Karena peristiwa itu juga, selaku kepala BPBD, dia mengingatkan serta menghimbau kepada masyarakat, untuk selalu waspada dan berhati-hati.

“Kalau mellihat cuaca mendung, masyarakat harus  segera waspada, apalagi di malam hari. Karena kedepan ini, potensi hujan sepertinya masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Donggala,” tandasnya.

Data lain yang berhasil di himpun Radar Sulteng, seperti banjir yang terjadi di Desa balukang 2, tepatnya di Dusun 1. Banjir di Desa ini, di kabarkan merendam beberapa rumah warga, dengan airnya sampai setinggi paha. Beberapa Desa yang di utarakan kepala BPBD Donggala itu, adalah Desa-desa  yang menjadi langganan banjir setiap terjadinya hujan deras. Olehnya masyarakat, di harapkan untuk selalu waspada dan bersiap siaga. (cdy)

                                     Sumber : Radar Sulteng*Kamis,15 September 2016

Palaku Penebangan Mangrove Hanya Dibina September 3, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

BALUT – Pelaku penebangan hutan Mangrove yang terjadi diwilayah konservasi hutan magrove antara Desa Labuan Kapelak dan Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan yang dilakukan oleh dua warga  Desa Matanga berinisial AL dan HL ternyata hanya mendapatkan pembinaan dari Polhut Kabupatenn Balut.

Image result for pohon mangruf

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=pohon+mangruf&biw

Hal ini seperti yang di sampaikan oleh salah satu Staf Polhut Balut Jupriadi yang di temui di ruang kerjanya di Dinas Pertanian Balut. Menurut Jupriadi, pelaku penebangan mangrove hanya mendapatkan pembinaan  karena ada beberapa pertimbangan diantarannya banyak alat bukti yang tidak mencapai satu kubik dan dan pohon mangrove yang di tebang adalah mangrove yang pernah terbakar.

“Tidak diteruskan ke proses Hukum, hanya saja tetap mendaptkan pembinaan dari kami dan pelaku menbuat surat pernyataan agar tidak lagi melakukan penebangan mangrove,” kata Jupriadi, kamis (1/9). Sedangkan untuk alat buktinya Jupriadi menuturkan tidak akan kemana-mana tetap berada pada penguasaan Polhut. “Pelakunya dibina, barang buktinya tetap di tahan,” tuturnya.

Secara terpisah Kabid Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan (SDK DKP) Balut Herto Sampelan mengatakan, masalah ini tidak hanya di lakukan pembinaan pada pelaku penebangan Mangrove. Karena bagi dirinya sosialisasi tentang pelarangan penabangan mangrove di Kecamatan Banggai Selatan Sudah cukup dan lebih paranya lagi sosialisasi hal ini pernah di lakukan di rumah salah satu pelaku. “Tidak bisa hanya dengan pebinaan ini harus di proses sehingga ada efek jerah dirinya dan contoh bagi yang lainnya, kalau tidak dilakukan proses hukum maka akan ada lagi penebangan mangrove berikut,”tegas herto.

Sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyitaan barang bukti Kabid Pengawasan dan Pengendalian SDK DKP tegas akan mempersoalkan masalah ini kerana hukum. Dan dirinya berharap agar pihak-pihak terkait bisa bekerjasama untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang satu ini.

“Ini salah satu PR, dan sudah banyak contoh di luar sana terkait kasus penebangan mangrove, seorang nenek harus berhadapan dengan hukum kasus ini, kita disini hanya lakukan pembinaan,” ungkap Herto.

Namun, Herto berharap jika memang pada akhirnya tidak bisa di selesaikan secara hukum, maka proses pembinaan bukan hanya saja dilakukan oleh kedua pelaku tersebut tapi kepada seluruh masyarakat yang memiliki sensor kayu.

“Kalau akhirnya pembinaan harapannya semua harus di bina dan kalau masih ada kejadian seperti ini tidak ada lagi pembinaan,” tuturnya. (cr4)

 

Sumber :  Radar Sulteng*Sabtu,3 September 2016

Dorong TataKelola Perkebunan Untuk Kemakmuran Rakyat Agustus 12, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

PALU – Tindak lanjut pelaksanaan gerakan nasional penyelamatan, Sumber Daya Alam (SDA) (GNPSDA) Sektor Perkebunan, Komisi pemberantas Korupsi (KPK) melaksanakan koordinasi dan Supervisi Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Tengah, dilaksanakan di Hotel Santika, Kamis (11/8).

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+Sektor+Sawit&biw

Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola Msi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawasi Tengah, mendukung penuh rencana aksi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesisa, di sub sektor pekebunan dengan KPK.

“Diharapkan dari gerakan nasional ini dapat tercappai tujuannya, yaitu untuk medorong perbaikan tatakelola sub sektor perkebunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan perbaikan sistem pengelolaan sumber daya  sub sektor perkebunan untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara,” harap Gubernur.

Menurut Gubernur, dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan sistem pembangunan perkebunan yang rama llingkungan. Masih adanya penanaman kelapa sawit pada areal yang terjal dan sempadan sungai, penggunaan agro kimia (pupuk dan pestisida) yang berlebihan, yang bisa memberikan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan hidup.

“Disamping itu, perusahaaan perkebunan masih ada yang belum melaksanakan kewajubannya sebagaimana yang diatur dalam permentan nomor 98/Permentan/ot.140/9/2013 tentang pedoman perizinan Usaha perkebunan,” ungkap Gubernur.

Hal-hal tersebut membuat banyak timbul permasalahan  yang diantaranya banyaknya tuntutan masyarakat mengenai penguasaan lahan oleh pihak perusahaan. Deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat KPK, Ranu Mihardja menyampaikan, indonesia adalah negara yang sangat kaya. Namun kenyataanya kekayaan bangsa ini belum dibarengi dengan kesejahteraan rakytanya.

“Setelah dilakukan kajian, ternyata pengelolaan SDA belum optimal dan banyak penyimpangan-penyimpangan, “Ungkap Ranu Mirardja. Dikatakannya saat masih sangat banyak masyarakat indonesia untuk mencari makan satu kali satu hari sangat susah. Hal ini tidak disadari terjadi karena banyaknya korupsi yang sudah sangat masiv dan pelaksnaannya setiap saat berubah.

Direktur Perkebunan Kementrian Pertanian, Didi Junaidi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan betapa perkebunan kepala sawit memiliki posisi stategis, karena dapat memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat dan kepada dunia usaha. “Namun dari sisi negatif yang sangat dominan seperti adanya tumpah tindih lahan pada kawasan hutan. Pelaku usaha perkebunan belum maksimal melaksanakan usaha perkebunan plasma, serta usaha perkebunan belum banyak memberikan dampak kepada pemerintah daerah,”terangnya.

Sementara, dalam usaha perkebunan banyak yang merusak jalan yang di bangun pemerintah, peneriamaan negara melalui sektor perkebunan belum optimal. Sehingga melalui gerakan nasional penyelamatan SDA sektor perkebunan, merupakan upaya untuk mendukung keberlangsungan usaha perkebuanan kelapa sawit dengan penataankelola dengan baik. Kepala Dinas Perkebunana Sulteng, Nahyun Bianton MS, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan penyelamatan SDA (GNP-SDA) sektor perkebunan telah dilaksanakan 8 hingga 11 agustus. Beberapa kegiatan antara lain kunjungan kelokasi perkebunan  kelapa sawit di Kabupaten Donggala, melakukan kajian terhadap dokumen perizinan perkebunan, melakukan rekonsilasi  data base perizinan bidang perkebunan.

Terakhir penyampaian tindak lanjut penyelamatan SDA melalui sektor perkebunan dengan harapan dapat terwujudnya sistem data base yang baik pada bidang perkebunan, kedua penataan perizinan perkebunan dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor perkebunan.(awl)

Sumber : Radar Sulteng*Jum’at 12 Agustus 2016

Akses Jalanan Menuju Empat Desa Rusak Parah Agustus 8, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Buol – Fasilitas jalan kantong produksi di Desa Bongo  Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, yang menghubungkan empat desa pertanian (Kantong Produksi), yakni Desa Bokat IV, Langudon, Duamayo, dan Tikopo mulai rusak parah. Kondisi mengenaskan itu, diakibatkan karena curah hujan yang turun cukup tinggi sehingga sebagian titik titik jalan yang sebagian besar belum teraspal, mengalami kerusakan hebat. Pemerintah Kabupaten Buol melaluli Dinas Pekerja Umum (PU) diharapkan akan segera melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kondisi jalan desa, yang merupakan urat nadi jalur pertanian. Dan menjadi jalur petani menjual hasil produksi pertaniannya ke konsumen di pasar tradisional setiap hari.

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+akses+jalan+di+desa+pedalaman

“Kami minta Dinas PU sesegara mungkin meninjau jalan yang rusak karena sering dilewati kendaraan, “ungkap Sulaeman, salah seorang tokoh masyarakat Bongo, kepada Radar Sulteng, Minggu (7/8). Dijelaskannya, keberadaan jalan yang menghubungkan empat desa sudah cukup lama belum dilakukan perbaikan. Warga setempat yang berpergian setiap hari mulai terbatas, karena medan jalan yang sangat becek serta licin untuk dilauli kendaraan. Apalagi jika sudah turun hujan, air mengalir dan tergenang di bahu jalan, sehingga pengguna jalan sulit membedakan mana jalan bagus mana yang rusak.

Selain itu, kata dia, siswa dan guru yang hendak menuju sekolah harus ekstra hati-hati, ketika melewati jalan yang rusak. Pemkab dan Dinas teknis diminta segera turun meninjau dan menganggarkan pekerjaan perbaikan untuk kelancaran warga petani dan akses pendidikan. “Setiap kali ada pekerjaan perbaikan jalan di desa kami, belum lama dimanfaatkan sudah rusak lagi. Makanya jalur jalan strategis ini harus segera diaspal  mantap, “ujar Sulaeman.

Iya juga menghawatirkan, jalan tersebut jika belum diatasi dinas teknis diprediksi akan menimbulkan kerawanan, seperti kecelakan dan makin sulit dilalui kendaraan dari berbagai arah. Demikian juga para siswa dan guru yang setiap hari menuju sekolah, mereka akan mengalami kesulitan tatkala menggunakan jalur jalan itu. “Mudah-mudahan Pemkab dan DPRD Buol dapat mengalokasikan anggarannya untuk meningkatkan fasilitas jalan di desa yang rusak, dan segera diaspal,”tandas Sulaeman.(tam).

Sumber : Radar Sulteng, Senin-8-Agustus-2016

Bupati Akan Cabut Izin Sawit Jika Masyarakat Menginginkanya Agustus 5, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

PARIMO – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Samsurizal Tombolotutu siap mencabut izin oprasional perusahaan sawit di Kabupaten Parimo jika Masyarakat menginginkannya, pernyataan itu disampaikannya menanggapi tuntutan masyarakat dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Parimo yang di dukung oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Sulteng, pada rapat dengar pendapat di DPRD Parimo pekan lalu.

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=foto+sawit&biw

Samsurizal Tombolotutu menyatakan pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sawit tersebut dinyatakannya jika masyarakat di desa tempat perkebunan sawit yang menginginkannya, bukan karena keinginan segelintir orang. Apalagi orang tersebut tidak berdomisili di desa tempat perkebunan sawit atau bukan warga Kabupaten Parimo. “Penduduk asli yang wilyah di desanya menjadi tempat lahan sawit tidak keberatan, justru yang bukan penduduk Parimo yang kebakaran jenggot, “Ujar Samsurizal di kantornya selasa lalu (2/8).

Selama ini, kata Samsurizal, Masyarakat yang wilayahnya menjadi lahan sawit tidak pernah mengeluhkan kekurangan air sebagaimana yang digembor-gemborkan oleh segelintir orang, bahwa tanaman sawit menyerap air. Samsurizal menegaskan, tidak akan mencabut IUP PT. Agra Toribulu Asri dan PT.Ampibabo Agro Lestari sebagaimana tuntutan AMAN Parimo dan AGRA Sulteng. “Silahkan  mereka AMAN dan Agra, Red) keberatan. Sepanjang sebagian besar masyarakat tidak menginginkan pencabutan IUP dua perusahaan itu, maka saya tidak akan mencabutnya, “tegasnya.

Disinggung soal ancaman Demo besar-besaran oleh AMAN Parimo, Samsurizal menyatakan siap mengahadapinya. “Saya tidak takut, silahkan demo, saya siap menghadapinya,”tandasnya. Menurut Samsurizal, sawit akan bermanfaat bagi masyarakat Parimo. Menurutnya tanaman sawit akan bermanfaat bagi masyarakat Parimo. Menurutnya tanaman sawit akan menyerap air jika ditanam di tempat berair. Sebaliknya jika di tanamnam di tempat kering akan tumbuh seperti tanaman kelapa, sehingga tidak merugikan tanaman lain. Bahkan dia mencontohkan penanaman sawit di Kabupaten Morowali yang bersebelahan dengan sawah, tidak satupun petani yang keberatan. Itu artinya tanaman sawit tidak menggangu tumbuhan tanaman sawit. Seperti yang diberitakan AMAN Parimo dan Agra Sulteng menuntut Pemkab Parimo menolak dan mencabut izin perusahaan sawit yang berada di Kabupaten Parimo. Jika tuntutan itu tidak di penuhi, mereka mengancam akan melakukan demo besar-besaran.(aji)

Sumber : Radar Sulteng, Jum’at/05/Agustus/2016

Bupati Akan Cabut Izin Sawit Jika Masyarakat Menginginkanya Agustus 5, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

PARIMO – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Samsurizal Tombolotutu siap mencabut izin oprasional perusahaan sawit di Kabupaten Parimo jika Masyarakat menginginkannya, pernyataan itu disampaikannya menanggapi tuntutan masyarakat dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Parimo yang di dukung oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Sulteng, pada rapat dengar pendapat di DPRD Parimo pekan lalu.

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+sawit&biw

Samsurizal Tombolotutu menyatakan pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sawit tersebut dinyatakannya jika masyarakat di desa tempat perkebunan sawit yang menginginkannya, bukan karena keinginan segelintir orang. Apalagi orang tersebut tidak berdomisili di desa tempat perkebunan sawit atau bukan warga Kabupaten Parimo. “Penduduk asli yang wilyah di desanya menjadi tempat lahan sawit tidak keberatan, justru yang bukan penduduk Parimo yang kebakaran jenggot, “Ujar Samsurizal di kantornya selasa lalu (2/8).

Selama ini, kata Samsurizal, Masyarakat yang wilayahnya menjadi lahan sawit tidak pernah mengeluhkan kekurangan air sebagaimana yang digembor-gemborkan oleh segelintir orang, bahwa tanaman sawit menyerap air. Samsurizal menegaskan, tidak akan mencabut IUP PT. Agra Toribulu Asri dan PT.Ampibabo Agro Lestari sebagaimana tuntutan AMAN Parimo dan AGRA Sulteng. “Silahkan  mereka AMAN dan Agra, Red) keberatan. Sepanjang sebagian besar masyarakat tidak menginginkan pencabutan IUP dua perusahaan itu, maka saya tidak akan mencabutnya, “tegasnya.

Disinggung soal ancaman Demo besar-besaran oleh AMAN Parimo, Samsurizal menyatakan siap mengahadapinya. “Saya tidak takut, silahkan demo, saya siap menghadapinya,”tandasnya. Menurut Samsurizal, sawit akan bermanfaat bagi masyarakat Parimo. Menurutnya tanaman sawit akan bermanfaat bagi masyarakat Parimo. Menurutnya tanaman sawit akan menyerap air jika ditanam di tempat berair. Sebaliknya jika di tanamnam di tempat kering akan tumbuh seperti tanaman kelapa, sehingga tidak merugikan tanaman lain. Bahkan dia mencontohkan penanaman sawit di Kabupaten Morowali yang bersebelahan dengan sawah, tidak satupun petani yang keberatan. Itu artinya tanaman sawit tidak menggangu tumbuhan tanaman sawit. Seperti yang diberitakan AMAN Parimo dan Agra Sulteng menuntut Pemkab Parimo menolak dan mencabut izin perusahaan sawit yang berada di Kabupaten Parimo. Jika tuntutan itu tidak di penuhi, mereka mengancam akan melakukan demo besar-besaran.(aji)

Sumber : Radar Sulteng, Jum’at-05-Agustus-2016

%d blogger menyukai ini: