jump to navigation

Sawit di Bangkep Dintinggal Investor November 22, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

TANAMAN Kelapa Sawit dulu menjadi primadona  pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Sawit di andalkan pemerintah Bangkep untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Namun, seiring dengan waktu, sawit di Bangkep malah tidak terurus. Ditengarai investornya lari dan tidak melanjutkan program andalan Bangkep di masa mantan Bupati Bangkep Lania Laosa. Ketua Barisan Muda PAN Kabupaten Bangkep, Moh Ikra Qunong, mengatakan sawit di Bangkep tidak lagi di pedulikan oleh investornya.

Image result for foto sawit

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+sawit&biw=1366&bih

“Justru ini terbalik, masyarakat menanyakan soal sawit ini. Tapi investornya malah mengabaikan,” ujar Ikra, kepada Radar Sulteng, Senin (21/11). Ikra mengatakan, bibit sawit di beberapa Desa sudah menjadi pohon, akarnya menghujam kedalam tanah menembus plastik polyback. Seperti di Desa Bampanga dan Desa Salangano muda di temukan pembibitan sawit yang sudah menjadi pohon. “Ini masyarakat bertanya, masih pembibitan ini sawit?” tanya Ikra. Apalagi di Bangkep, Hak Guna Usaha (HGU) yang di berikan kepada investor sebanyak 10 ribu hektar lebih. Dikhawatirkan HGU itu akan di jual ke investor lain. “Kalau di jual ini malah gawat, karena Pemerintah Kabupaten bangkep sudah menjalin kerjasama tentang mekanisme plasma sawit ini,” ujarnya.

Mekanisme yang di maksud, plasma di bangkep jumlahnya lebih banyak ketimbang plasma inti milik perusahaan. Sehingga dengan aturan tersebut, perusahaan tidak bisa mengendalikan harga.Tapi sebaliknya, justeru masyarakat yang mengendalikan harga. Ikra berharap, Pemkab Bangkep segerah bertindak tegas kepada investor sawit.

“Boleh di panggil investornya itu, apa kenapa tidak sampai lanjut. Kalau tidak lanjut, kembalikan sertifikat masyarakat yang berada di tangan perusahaan,” jelas mantan ketua Umum PWI PII Sulteng ini. (bar)

Sumber : Radar Sulteng#Selasa, 22 November 2016

Perusda Tak Mau Gubris Larangan Aktivitas Oleh ATR/BPN Dan Pemda November 7, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Palu – Pemasangan palang pengumuman larangan untuk mengubah peruntukan wilayah perairan laut dan kawasan pesisir teluk palu, sepertinya kurang digubris jajaran Perusda Kota Palu. Plang pengumuman yang dipasang pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Penyidik PNS tersbut, menurut Direktur Oprasional Perusda Palu Taufik Kamase, tidak spesifik melarang aktivitas reklamasi.

Image result for foto reklamasi teluk palu

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+reklamasi+teluk+palu&biw

Diketahui, Perusda Palu juga terlibat dalam reklamasi Teluk Palu bersama beberapa perusahaan selaku pengembang. Reklamasi sendiri tersebar di dua titik, yakni Pantai Talise dan Pantai Taman Ria, Lere. Luas laut yang akan direklamasi di pantai Talise kurang lebih 38,8 Ha, sementara di Pantai Taman Ria 24,4 Ha. Jika ada aktivitas lagi akan ditindaki, Kata Taufik, Perusda sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya plang pengumuman yang pemasanganya sejak senin (31/10).

“Biar saja, kami tidak sampai terpengaruh meski dipasang di  Pantai Talise dan Taman Ria,”jawab Taufik  ditanya tentang hal itu. Sebab kata dia, pengumuman itu bukan unutk melarang aktivitas reklamasi. Dan disitu (Plang,red) juga tidak ada tertulis reklamasi dihentinkan. Apalagi Perusda dan pihak pelaksana belum mendapat semacam surat resmi sehubungan pengehentian aktivitas reklamasi. Selama kami belum menerima surat pengehntian total aktivias reklamasi, berarti belum ada penghentian. Kan proses penyidikan sementara berlangsung. Terkait adanya plang itu, kami biasa-biasa saja,”ungkapnya santai.

Kembali ditegaskan fik, selama belum ada surat penghentian aktivitas reklamasi kepada Perusda dan Perusahaan dan Perusahaan pengembang, maka aktivitas reklamasi tetap berlangsung.”Kami tetap menaati asa hukum. Setahu saya hanya dimoratorium saja, makanya berhenti dulu,”ujarnya lagi.

Akan tetapi, kalau moratoriumnya sudah dicabut, maka aktivitas reklamasi akan kembali dilanjutkan. Dan penimbunan laut di Pantai Talise dan Pantai Taman Ria dilakukan lagi seperti beberapa bulan lalu.  Diberitakan sebelumnya, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara tegas menyatakan bahwa aktivitas penimbunan pantai dilokasi tersebut tak boleh dilanjutkan lagi alias berhenti total. “Di dalam Perda sudah jelas. Di lokasi itu (yang di pasangi pengumuman) tidak direncanakan peruntukkannya untuk reklamasi. Kalau nanti ada aktivitas lagi, kami akan tindaki bersama dengan Pemda Provinsi Sulteng dan PPNS,”Kata Kepala Seksi Penertiban Wilayah III Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan  Ruang dan Penguasaan Tanah, Andri Novasari ST MA,Selasa (1/11) di palu.

Penindakan tersebut telah dijelaskan pada plang pengumuman. Sesuai Perda Kota Palu nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Palu Tahun 2010-2030 Pasal 39, menetapkan sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat. Sanksi bagi pelanggar dijelaskan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Disebutkan bahwa setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak  Rp500 juta.

 

Radar Sulteng, Kamis 3 November 2016

Lapangan Futsal Ditutup Akibat Lumpur PT.MPR November 7, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Morut – Kolam pengendap peninggalan PT Mulia Pacific Resoures (MPR) di Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Morowali Utara (Morut) seperti luput dari perhatian. Padahal kolam tersebut kerap mengubah warna air laut sekitar menjadi cokelat kemarahan. Bahkan saat ini, sebuah jasa penyewaan lapangan futsal harus harus tutup akibat kolam over kapasitas.

Image result for foto lumpur di daerah Morut

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+lumpur+di+daerah+Morut&biw

“Seadainya mereka (PT.MPR rutin mengeruk kolam pengendam tersebut, pasti volume sedimennya bisa dikontrol,”ujar Doddy Adistya, kepada Radar Sulteng via telepon, kamis (3/11). Saat ini, Doddy mengaku palig merugi akibat keberadaan kolam pengendap yang di bangun anak perusahaan PT Cetral  Omega Resource Tbk (PT COR) tersebut.

Pasalyna, 97 persen rumput sintesis lapangan futsal miliknya terendam lumpur. Kejadian itu terjadi lebih dari sepekan lalu. “Pihak MPR telah berjanji akan bertanggung  jawab. Harusnya, proses mediasi di polsek Petasia berlangsung hari ini (Kamis). Tapi nayatanya mereka ingar janji,”ungkap Ketua KNPI Morut ini. Akibat sikap itu, Doddy menegaskan akan menempuh jalur hukum. Karena menurutnya, lapangann futsal satu satunya di ibu kota Kabupaten Morut itu sehari mengmpullka keuntungan bersih minimal Rp 200 ribu.

Sementara nilai investasi khusus rumput buatan dan pemasangannya menghabiskan biaya Rp 300 juta. “Mereka menggampangkan masalah ini. Tapi saya tidak akan nurut saja. Saya tidak mau rugi, karena usaha ini dibangun susah payah,”tegas Doddy yang juga CEO PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) itu. Terakait masalah itu, KTT PT MPR via pesan singkat mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pemilik lapangan futsal.”Lg kami tangani pak. Kami sudah koordinasi kepemilik lapangan futsal. Terimakasih, jelas Darmian dalam pesan singkatnya ke pada Radar Sulteng, Jum’at (4/11).

Saat ditanya durasi pemeliharaan kolam pengendap, Darmin memastikan tindakannya tergantung kondisi sedimen. “Tergantung endapan sedimennya pak kalau sudah mendekati penuh kami keruk,”sebut Darmin. Pantauan koran ini, kondisi kolam pengendap milik PT MPR terlihat hampir penuh. Ada jalur aliran air didalamnnya. Namun air itu langsung mengarah ke laut. Jika balik, PT MPR memulai aktivitasnya sejak 2011 berdasarkann Surat Keputusan (SK) Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0627/Tamben/2007 tanggal 7 Agustus 2007 seluas 5.158 hektar. SK tersebut kemudian disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan SK Bupati Morowali No.540.2/SK.006/DESDM/I/2011 tanggal 29 Januari 2011 dengan luas 5.156 hektar. Selanjutnya, ditingkatkan menjadi Izin Usaha Produksi (IUP) melalui SK Bupati Morowali No.540.3/SK.001/DESDM/IV/2011 tanggal 21 Aprial 2011.

Sumber : Radar Sulteng, Minggu 6 November 2016

Reklamasi Dihentikan Secara Permanen Sudah Tepat November 5, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

PALU – Dampak aktivitas reklamasi Pantai Teluk Palu yang kini sudah di berhentikan, sangat merusak kelestarian dan kealamian kawasan Pantai. Biota laut yang tardapat di sekitar area reklamasi terganggu dan terancam.

Hal itu ditegaskan pengamat hukum lingkungan sekaligus akademisi Universitas Tadulako Palu, Dr Lembang Palipada SH MH,  saat diminta pendapatnya terkait reklamasi Teluk Palu yang berlangsung di pantai talise dan Pantai  Taman Ria, Lere.

“Kealamian Pantai Teluk Palu yang sudah ada sebelumnya, sekarang sudah rusak. Ini sebenarnya jangan di biarkan,” kata Lembang disambangi di kediamannya di Palu, Jumat (4/11). Tenaga pengajar Fakultas Hukum Untad ini menilai, aktivitas reklamasi yang telah diberhentian total (bukan hanya Moratorium) sudah tepat. Apalagi pemberhentiannya sudah di lakukan lembaga terkait dan berdasarkan regullasi yang ada. “Memang harus di hentikan. Karena itu tadi, sangat merusak potensi bawah laut daerah ini,” katanya setuju.

Diketahui sejak Senin (31/10) secara de jure aktivitas reklamasi Pantai Teluk Palu sudah di hentikan oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemda Provinsi Sulteng dan penyidik PNS. Diberhentikannya aktivitas reklamasi ditandai dengan pemasangan plang pengumuman yang terpasang di tujuh titik kawasan Pantai Teluk Palu. Selain plang pengumuman di pasang di area reklamasi, pantai talise dan pantai taman ria, pemasangan plang juga dilakukan di pantai Buluri, Mamboro, dan Tawaeli.

Pengumuman di plang tersebut berisi, larangan untuk mengubah peruntukan wilayah perairan laut dan kawasan pesisir di teluk palu. Ini berdasarkan Perda Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) kota Palu tahun 2010-2030 pasal 39, menetapkan sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

Untuk sanksi bagi pelanggar, tertuang dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Yakni di pidana dengan penjara paling lama 3 tahun, dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Lembang menyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi di pantai Talise dan Pantai Taman Ria, sebenarnya belum sesuai peruntukanya. Malah terkesan hanya memberikan dambak negatif terhadap ligkungan sekkitar.  “Misalnya pada petani garam dan para Nelayan. Karena adanya reklamasi di situ, mereka sudah menjadi korbannya. Dan kalau merjuk ke Perda Kota Palu nomor 16 tahun 2011, kawasan pantai teluk palu di peruntukan kawasan pariwisata. Pertanyaanya, apakah reklamasi teluk palu bertujuan peningkatan potensi kawasan pariwisata?” tambahnya.

Bila beberapa pihak mengklaim tujuan reklamasi untuk pengembangan pembangunan, itu sah-sah saja. Akan tetapi harus memperhatikan faktor lahan kosong di kota palu. Kalau saja kota ini tidak memiliki lahan kosong yang dapat di jadikan untuk pengembangan-pengembangan bagi pengusaha atau investor, barulah reklamasi di lakukan. “Jika masih banyak lahan kosong, kenapa harus reklamasi menjadi pilihannya,” ujar Lembang prihatin.

Kemudian, jika reklamasi tetap di lakukan, mestinya melalui berbagai pertimbangan. Seperti peruntukannya bagai kawasan pantai yang akan di jadikan area pariwisata.  “Tapi benar-benar untuk peningkatan kawasanyang tidak memiliki pesona pariwisata. Sehingga menjadi kawasan yang menjadi idola objek pariwisata. Kalau tujuannya bukan untuk itu, sebaiknya jangna dulu ada reklamasi,” ujarnya menganalisa.

Masih kata Lembang, kalau di lihat secara hukum sesuai perundang-udangan yang berlaku, aktivitas reklamasi Teluk Palu  yang dikoordinir oleh beberapa perusahaan sebagai pengembang, sangat jelas melanggar. Sebab berdasarkan Perda Kota Palu nomor 16 tahun 2011 tentang rencana tata ruang (RTRW) kawasan pantai, disitu sudah di tegaskan. “Penjelasan Perda ini kan sudah jelas. Artinya yang berkaitan dengan aktivitas penimbunan kawasan pantai, itu tidak diperbolehkan lagi alias dilarang secara permanen.  Mau ditafsirkan bagaimana lagi. Sudah jelas kok,” ujarnya.

Kedepan, Lembang berharap ketegasan secara permanen yang telah dikeluarkan oleh kementerian ATR/BPN bersama Pemda Provinsi Sulteng dan penyidik PNS, yang telah memasang plang pengumuman pelarangan reklamasi, harus dipahami secara utuh oleh pihak pengembang maupun Perusda Palu yang terlibat dalam reklamasi. Sehingga akan jadi jelas duduk masalah sebenarnya. Kalau sudah dilarang, ya dilarang.

“Pemerintah juga saya kira harus memberi semacam kejelasan terkait hal ini sejak dari awal. Jangan seeperti yang terjadi sekarang. Aktivitas reklamasi sudah sempat berjalan, terus tiba-tiba secara tegas melarang berlangsungnya kegiatan reklamasi. Kasihan juga, ada pihak yang dirugikan disini yakni pengusaha,” sarannya.

Karena bagaimana pun, reklamasi Teluk Palu yang sudah dilakukan, sangat berbenturan dengan aturan perundang-undangan, sebagai mana yang ditegaskan Kementerian ATR/BPN, Pemda Provinsi Sulteng, dan penyidik PNS dalam plang pegumuman yang telah di pasang. (sur)    SumberRadar Sulteng#Sabtu, 5 November 2016

 

 

 

 

 

 

Radar Sulteng#Sabtu, 5 November 2016

Banyak Pengendara Motor Terjatuh Jalan Trans Sulawesi Pantoloan Tertutup Banjir Berlumpur Oktober 11, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Palu – Hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur Kota Palu kemarin (9/10),  membuat akses jalan di Kota Palu digenangi air hujan. Yang terparah, terjadi di Jalan Trans Sulawesi tepatnya disekitaran kawasan industri, Kelurahan Pantoloan,  Kecamatan Taweli. Kondisi jalan yang tertutup banjir disertai lumpur, mengakibatkan sejumblah pengendara motor yang terjatuh.

Image result for foto banjir di jalan raya

Ilustrasi : https://www.google.co.id/search?q=foto+banjir+di+jalan+raya&biw

Pantauan Radar Sulteng sekitar pukul 17.40 Wita kemarin, di depan Perusahaan PT. Samas Cabang Palu dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang berada diperbatasan antara Kelurahan Baiya dan Kelurahan Pantooloan, air banjir disertai lumpur cukpu menyulitkan pengendara. Arus air banjir yang mengalir deras disertai lumpur dan material pasir dan batu, terkadang mengakibatkan ban motor terpeleset. Salah seorang pengendara motor yang sempat terjatuh saat itu, Tono (45), warga Desa Toaya, Kabupaten Donggala. Dia mengaku tak kuasa mengimbangi kendaraannya, saat melintas jalan yang licin tersebut.

“Saya kira tadi tidak terlalu licin jalan. Jadi pas saya rem, ban motorku terpeleset dan saya tidak kuat imbangi motor, karena berat orang saya bonceng,”ungkap Tono TKP sambil menahan rasa kesakitan karena tertimpa motor.

Penyebab terjadinya banjir di wilayah tersebut, diduga disebabkan karena kurangnya draine. Pasalnya, draines yang ada tidak mampu menahan debit air, yang disertai material serta batang pohon. “Harus hati-hati pengendara lewat sini. Selain jalan licin, tiang listrik juga sudah mau roboh dan pastinya dapat membahayakan keselamatan orang, “Ujar Arief, Warga Kelurahan Baiya, Kecamatan Taweli yang saat itu sedang sedang bergotong royong membantu pengendara yang kesulitan melintas.(fcb)

 

Sumber : Radar Sulteng, Senin, 10 Oktober 2016

WALHI Desak KPK Lakukan Tindakan Hukum Terkait Mekanisme Perizinan Perkebunan Sawit di Sulteng Oktober 10, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

PALU, KABAR SELEBES – Hadirnya beragam investasi yang berbasis sumber daya alam (SDA) seperti Perkebunan Sawit, secara ekonomi industri kelapa Sawit merupakan komoditas unggulan, sehingga tidak mengherankan laju ekspansi di sektor ini terjadi begitu cepat dan masif bahkan menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara.

Jika mengacu kepada data yang di rekap oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015, luas areal perkebunan sawit di Sulteng adalah 693.699 ha, dengan rincian izin lokasi seluas 250.763 ha, izin usaha perkebunan seluas 294.545 ha, dan Hak Guna Usaha seluas 148.390 yang dikuasai oleh 48 perusahaan.

Angka ini meningkat tajam pada tahun 2016 pasca Kordinasi dan Supervisi (KORSUP) Perkebunan Sawit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Palu, menemukan jumlah izin perkebunan sawit di Sulteng mencapai 96 izin.

Menejer Kampanye WALHI Sulawesi Tengah, Tofan, menyebutkan terdapat 96 perusahaan yang ada di Sulteng beroperasi dengan makanisme perizinan yang buruk, karena tidak memenuhi persyaratan dalam aturan perizinan perkebuanan kelapa sawit.

“Bahkan Mayoritas perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membangun kebun dengan pola kemitraan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Thn 2007 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Thn 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,” tulisnya dalam rilis kepada Redaksi kabarSelebes.com, Minggu (9/10/2016).

Untuk memulai operasi kata dia, parusahaan harus memerlukan Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, setelah perusahaan memperoleh IUP, perusahaan harus segera mengurus Hak Guna Usaha (HGU) atau hak untuk eksploitasi. Hanya setelah semua izin ini telah diberikan, perusahaan kemudian dapat membangun sebuah perkebunan kelapa sawit di dalam area tertentu. Akan tetapi mekanisme tersebut tidak juga dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit, sebagaiman dalam temuan Walhi Sulteng.

Dari 96 perusahaan yang terdapat di beberapa daerah di Sulteng, sebanyak 56 Perusahaan sawit teridentifikasi dan 40 perusahaan lainnya tidak teridentifikasi alias izin “bodong”, 16 perusahaan di ataranya tidak memiliki IUP dan 43 perusahaan tidak mengantongi HGU, dari keseluaruhan izin yang dimilliki perusahaan hanya sekitar 13 perusahaan yang lengkap memiliki izin.

“Berdasarkan munculnya sejumlah izin yang bermasalah dan juga pelanggaran sejumlah persyaratan perizinan yang terbit, maka kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar melakukan tindakan hukum atas sejumlah temuan izin yang syarat akan tindakan-tindakan korupsi dalam penerbitannya. Desakan juga kami sampaikan kepada penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktifitas secara illegal,” tegasnya.***

Sumber:

Walhi Sulteng Salurkan Bantuan di Desa Sarombaya September 27, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

DONGGALA, KABAR SELEBES – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah (Sulteng) salurkan sejumlah bantuan kepada korban banjir di Desa Sarombaya, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Bantuan tersebut berupa sembilan paket pakaian layak dan enam dos supermie.

Foto : Jose Rizal

Sumber Foto : Jose Rizal

Bantuan diserahkan kepada Kepala Desa Sarumbaya, Tasdin, secara simbolis dan kemudian diserahkan ke Posko Bencana yang dipusatkan di Kantor Desa baru di Sarumbaya.

Di Posko bencana bantuan diterima oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Donggala, Imran dan langsung di susun ditempat penampungan bantuan.

Departemen  Kampanye Walhi Sulteng Taufan, kepada wartawan mengatakan Walhi Sulteng dan beberapa jaringan berinisiatif menggalang bantuan bagi korban banjir bandang di Kampung Sarombaya dan beberapa tempat lainya.

“Kita rutin menyalurkan bantuan jika terjadi bencana. Saat ini kita buka Posko di Palu. Banyak yang berpartisipasi membantu, termasuk dari beberapa jaringan Walhi Sulteng,” kata Taufan disela  penyaluran bantuan, Senin (26/9/2016)

Adapun bantuan yang disalurkan antaranya adalah pakayan anak, pakaian orang dewasa, pakaian balita, supermi dan sejumlah bantuan lainnya yang dibutuhkan korban banjir.

Taufan berharap dengan disalurkannya bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat korban banjir. “Semoga bantuan ini bermanfaat buat yang membutuhkan,” ucapnya.

Sebelumnya, pada 13 September 2016 lalu sekitar pukul 15:00 Wita banjir bandang menyapu beberapa desa di Banawa Selatan. 18 rumah hanyut. Ratusan warga mengunsi. (Jose Rizal).

Senin/26/September/2016

%d blogger menyukai ini: