jump to navigation

Dorong TataKelola Perkebunan Untuk Kemakmuran Rakyat Agustus 12, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

PALU – Tindak lanjut pelaksanaan gerakan nasional penyelamatan, Sumber Daya Alam (SDA) (GNPSDA) Sektor Perkebunan, Komisi pemberantas Korupsi (KPK) melaksanakan koordinasi dan Supervisi Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Tengah, dilaksanakan di Hotel Santika, Kamis (11/8).

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+Sektor+Sawit&biw

Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola Msi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawasi Tengah, mendukung penuh rencana aksi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesisa, di sub sektor pekebunan dengan KPK.

“Diharapkan dari gerakan nasional ini dapat tercappai tujuannya, yaitu untuk medorong perbaikan tatakelola sub sektor perkebunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan perbaikan sistem pengelolaan sumber daya  sub sektor perkebunan untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara,” harap Gubernur.

Menurut Gubernur, dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan sistem pembangunan perkebunan yang rama llingkungan. Masih adanya penanaman kelapa sawit pada areal yang terjal dan sempadan sungai, penggunaan agro kimia (pupuk dan pestisida) yang berlebihan, yang bisa memberikan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan hidup.

“Disamping itu, perusahaaan perkebunan masih ada yang belum melaksanakan kewajubannya sebagaimana yang diatur dalam permentan nomor 98/Permentan/ot.140/9/2013 tentang pedoman perizinan Usaha perkebunan,” ungkap Gubernur.

Hal-hal tersebut membuat banyak timbul permasalahan  yang diantaranya banyaknya tuntutan masyarakat mengenai penguasaan lahan oleh pihak perusahaan. Deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat KPK, Ranu Mihardja menyampaikan, indonesia adalah negara yang sangat kaya. Namun kenyataanya kekayaan bangsa ini belum dibarengi dengan kesejahteraan rakytanya.

“Setelah dilakukan kajian, ternyata pengelolaan SDA belum optimal dan banyak penyimpangan-penyimpangan, “Ungkap Ranu Mirardja. Dikatakannya saat masih sangat banyak masyarakat indonesia untuk mencari makan satu kali satu hari sangat susah. Hal ini tidak disadari terjadi karena banyaknya korupsi yang sudah sangat masiv dan pelaksnaannya setiap saat berubah.

Direktur Perkebunan Kementrian Pertanian, Didi Junaidi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan betapa perkebunan kepala sawit memiliki posisi stategis, karena dapat memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat dan kepada dunia usaha. “Namun dari sisi negatif yang sangat dominan seperti adanya tumpah tindih lahan pada kawasan hutan. Pelaku usaha perkebunan belum maksimal melaksanakan usaha perkebunan plasma, serta usaha perkebunan belum banyak memberikan dampak kepada pemerintah daerah,”terangnya.

Sementara, dalam usaha perkebunan banyak yang merusak jalan yang di bangun pemerintah, peneriamaan negara melalui sektor perkebunan belum optimal. Sehingga melalui gerakan nasional penyelamatan SDA sektor perkebunan, merupakan upaya untuk mendukung keberlangsungan usaha perkebuanan kelapa sawit dengan penataankelola dengan baik. Kepala Dinas Perkebunana Sulteng, Nahyun Bianton MS, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan penyelamatan SDA (GNP-SDA) sektor perkebunan telah dilaksanakan 8 hingga 11 agustus. Beberapa kegiatan antara lain kunjungan kelokasi perkebunan  kelapa sawit di Kabupaten Donggala, melakukan kajian terhadap dokumen perizinan perkebunan, melakukan rekonsilasi  data base perizinan bidang perkebunan.

Terakhir penyampaian tindak lanjut penyelamatan SDA melalui sektor perkebunan dengan harapan dapat terwujudnya sistem data base yang baik pada bidang perkebunan, kedua penataan perizinan perkebunan dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor perkebunan.(awl)

Sumber : Radar Sulteng*Jum’at 12 Agustus 2016

Akses Jalanan Menuju Empat Desa Rusak Parah Agustus 8, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Buol – Fasilitas jalan kantong produksi di Desa Bongo  Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, yang menghubungkan empat desa pertanian (Kantong Produksi), yakni Desa Bokat IV, Langudon, Duamayo, dan Tikopo mulai rusak parah. Kondisi mengenaskan itu, diakibatkan karena curah hujan yang turun cukup tinggi sehingga sebagian titik titik jalan yang sebagian besar belum teraspal, mengalami kerusakan hebat. Pemerintah Kabupaten Buol melaluli Dinas Pekerja Umum (PU) diharapkan akan segera melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kondisi jalan desa, yang merupakan urat nadi jalur pertanian. Dan menjadi jalur petani menjual hasil produksi pertaniannya ke konsumen di pasar tradisional setiap hari.

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+akses+jalan+di+desa+pedalaman

“Kami minta Dinas PU sesegara mungkin meninjau jalan yang rusak karena sering dilewati kendaraan, “ungkap Sulaeman, salah seorang tokoh masyarakat Bongo, kepada Radar Sulteng, Minggu (7/8). Dijelaskannya, keberadaan jalan yang menghubungkan empat desa sudah cukup lama belum dilakukan perbaikan. Warga setempat yang berpergian setiap hari mulai terbatas, karena medan jalan yang sangat becek serta licin untuk dilauli kendaraan. Apalagi jika sudah turun hujan, air mengalir dan tergenang di bahu jalan, sehingga pengguna jalan sulit membedakan mana jalan bagus mana yang rusak.

Selain itu, kata dia, siswa dan guru yang hendak menuju sekolah harus ekstra hati-hati, ketika melewati jalan yang rusak. Pemkab dan Dinas teknis diminta segera turun meninjau dan menganggarkan pekerjaan perbaikan untuk kelancaran warga petani dan akses pendidikan. “Setiap kali ada pekerjaan perbaikan jalan di desa kami, belum lama dimanfaatkan sudah rusak lagi. Makanya jalur jalan strategis ini harus segera diaspal  mantap, “ujar Sulaeman.

Iya juga menghawatirkan, jalan tersebut jika belum diatasi dinas teknis diprediksi akan menimbulkan kerawanan, seperti kecelakan dan makin sulit dilalui kendaraan dari berbagai arah. Demikian juga para siswa dan guru yang setiap hari menuju sekolah, mereka akan mengalami kesulitan tatkala menggunakan jalur jalan itu. “Mudah-mudahan Pemkab dan DPRD Buol dapat mengalokasikan anggarannya untuk meningkatkan fasilitas jalan di desa yang rusak, dan segera diaspal,”tandas Sulaeman.(tam).

Sumber : Radar Sulteng, Senin-8-Agustus-2016

Bupati Akan Cabut Izin Sawit Jika Masyarakat Menginginkanya Agustus 5, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

PARIMO – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Samsurizal Tombolotutu siap mencabut izin oprasional perusahaan sawit di Kabupaten Parimo jika Masyarakat menginginkannya, pernyataan itu disampaikannya menanggapi tuntutan masyarakat dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Parimo yang di dukung oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Sulteng, pada rapat dengar pendapat di DPRD Parimo pekan lalu.

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=foto+sawit&biw

Samsurizal Tombolotutu menyatakan pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sawit tersebut dinyatakannya jika masyarakat di desa tempat perkebunan sawit yang menginginkannya, bukan karena keinginan segelintir orang. Apalagi orang tersebut tidak berdomisili di desa tempat perkebunan sawit atau bukan warga Kabupaten Parimo. “Penduduk asli yang wilyah di desanya menjadi tempat lahan sawit tidak keberatan, justru yang bukan penduduk Parimo yang kebakaran jenggot, “Ujar Samsurizal di kantornya selasa lalu (2/8).

Selama ini, kata Samsurizal, Masyarakat yang wilayahnya menjadi lahan sawit tidak pernah mengeluhkan kekurangan air sebagaimana yang digembor-gemborkan oleh segelintir orang, bahwa tanaman sawit menyerap air. Samsurizal menegaskan, tidak akan mencabut IUP PT. Agra Toribulu Asri dan PT.Ampibabo Agro Lestari sebagaimana tuntutan AMAN Parimo dan AGRA Sulteng. “Silahkan  mereka AMAN dan Agra, Red) keberatan. Sepanjang sebagian besar masyarakat tidak menginginkan pencabutan IUP dua perusahaan itu, maka saya tidak akan mencabutnya, “tegasnya.

Disinggung soal ancaman Demo besar-besaran oleh AMAN Parimo, Samsurizal menyatakan siap mengahadapinya. “Saya tidak takut, silahkan demo, saya siap menghadapinya,”tandasnya. Menurut Samsurizal, sawit akan bermanfaat bagi masyarakat Parimo. Menurutnya tanaman sawit akan bermanfaat bagi masyarakat Parimo. Menurutnya tanaman sawit akan menyerap air jika ditanam di tempat berair. Sebaliknya jika di tanamnam di tempat kering akan tumbuh seperti tanaman kelapa, sehingga tidak merugikan tanaman lain. Bahkan dia mencontohkan penanaman sawit di Kabupaten Morowali yang bersebelahan dengan sawah, tidak satupun petani yang keberatan. Itu artinya tanaman sawit tidak menggangu tumbuhan tanaman sawit. Seperti yang diberitakan AMAN Parimo dan Agra Sulteng menuntut Pemkab Parimo menolak dan mencabut izin perusahaan sawit yang berada di Kabupaten Parimo. Jika tuntutan itu tidak di penuhi, mereka mengancam akan melakukan demo besar-besaran.(aji)

Sumber : Radar Sulteng, Jum’at/05/Agustus/2016

Bupati Akan Cabut Izin Sawit Jika Masyarakat Menginginkanya Agustus 5, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

PARIMO – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Samsurizal Tombolotutu siap mencabut izin oprasional perusahaan sawit di Kabupaten Parimo jika Masyarakat menginginkannya, pernyataan itu disampaikannya menanggapi tuntutan masyarakat dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Parimo yang di dukung oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Sulteng, pada rapat dengar pendapat di DPRD Parimo pekan lalu.

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+sawit&biw

Samsurizal Tombolotutu menyatakan pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sawit tersebut dinyatakannya jika masyarakat di desa tempat perkebunan sawit yang menginginkannya, bukan karena keinginan segelintir orang. Apalagi orang tersebut tidak berdomisili di desa tempat perkebunan sawit atau bukan warga Kabupaten Parimo. “Penduduk asli yang wilyah di desanya menjadi tempat lahan sawit tidak keberatan, justru yang bukan penduduk Parimo yang kebakaran jenggot, “Ujar Samsurizal di kantornya selasa lalu (2/8).

Selama ini, kata Samsurizal, Masyarakat yang wilayahnya menjadi lahan sawit tidak pernah mengeluhkan kekurangan air sebagaimana yang digembor-gemborkan oleh segelintir orang, bahwa tanaman sawit menyerap air. Samsurizal menegaskan, tidak akan mencabut IUP PT. Agra Toribulu Asri dan PT.Ampibabo Agro Lestari sebagaimana tuntutan AMAN Parimo dan AGRA Sulteng. “Silahkan  mereka AMAN dan Agra, Red) keberatan. Sepanjang sebagian besar masyarakat tidak menginginkan pencabutan IUP dua perusahaan itu, maka saya tidak akan mencabutnya, “tegasnya.

Disinggung soal ancaman Demo besar-besaran oleh AMAN Parimo, Samsurizal menyatakan siap mengahadapinya. “Saya tidak takut, silahkan demo, saya siap menghadapinya,”tandasnya. Menurut Samsurizal, sawit akan bermanfaat bagi masyarakat Parimo. Menurutnya tanaman sawit akan bermanfaat bagi masyarakat Parimo. Menurutnya tanaman sawit akan menyerap air jika ditanam di tempat berair. Sebaliknya jika di tanamnam di tempat kering akan tumbuh seperti tanaman kelapa, sehingga tidak merugikan tanaman lain. Bahkan dia mencontohkan penanaman sawit di Kabupaten Morowali yang bersebelahan dengan sawah, tidak satupun petani yang keberatan. Itu artinya tanaman sawit tidak menggangu tumbuhan tanaman sawit. Seperti yang diberitakan AMAN Parimo dan Agra Sulteng menuntut Pemkab Parimo menolak dan mencabut izin perusahaan sawit yang berada di Kabupaten Parimo. Jika tuntutan itu tidak di penuhi, mereka mengancam akan melakukan demo besar-besaran.(aji)

Sumber : Radar Sulteng, Jum’at-05-Agustus-2016

Dirut PT.MAP Dianggap Langkahi Komisaris Utama, MoU dengan Ivestor Tanpa Koordinasi Pemegang Saham Agustus 2, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Palu – PT.Mutiara Alam Perkasa (MAP), belum lama ini bangun kesepahaman (MoU) dengan pihak untuk memangun smelter biji besi, di tiga desa di Kecamatan Sojol. Namun kerjasama dilakukan Direktur Utama, Mohsein Saleh Badegal tersbut disayangkan oleh komisaris pemegang saham mayoritas, H Surinsyah. Kepada Radar Sulteng, melalu telpon selulernya, sabtu (30/7). Pengusaha yang bergerak dibidang tambang dan galangan kapal ini menganggap tindakan Dirut PT.MAP tersebut perlu diluruskan. Kerjasama yang dilakukan tanpa Koordinasi dengan pemilik saham. “MoU dibuat tanpa sepengetahuan kami selaku pemegang saham mayoritas. Seharusnya sebelum melakukan kerjasama dibicarakan dulu satu meja dengan pemegang saham, “tandas H Surinsyah.

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+tambang+mineral

Dikatakan H Anca, Dalam PT.MAP dirinya merupakan pemegang saham besar dengan 50 persen saham, selaku komisaris utama. Kemudian menunjuk Mohsein Saleh Badegal sebagai Dirut PT.MAP, dengan saham 5 persen. Hal itu dibuktikan dengan akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris Charles SH, yang disahkan oleh Kemenkuham RI. “Makanya sebelum melakukan tindakan semestinya rapat umum pemegang saham dulu, karena banyak orang yang terlibat disini, harus dibicarakan dengan banyak orang. Kenapa demikian? Agar  tidak terjadi implikasi hukum dibelakang hari,”terangnya. Hal tersebut lanju Haji Anca, perlu diterapkannya kompposisi saham untuk menjadi acuan para investor. Demikiam pula dengan izin tambang PT MAP, ditegaskan Haji Anca, dirinya secara selaku Komisaris Utama memiliki dokumen IUP oprasi produksi mineral logam biji  besi di Kecamatan Sojol, yang ditandatangani oleh Bupati Kasman Lassa, 15 Juli 2015.

“Jadi saya yang selaku pemilik saham terbesar menunjuk Mohsein Saleh Badegel sebagai dirut. Sekarang dirut jalan sendiri. Harusnya dibicaraka meskipun nanti nya ditandatangani oleh direktur, “tegasnya. Haji Anca menegasakan apabila dikemudian hari terjadi implikasi hukum terhadap investor yang telah membuat MoU dengan Direktur Utama, perusahaan dan komisaris tidak bertanggung jawab. “Maka mereka (para investor) silahkan berurusan dengan Direktur Utama, “tutupnya.

Seperti diketahui, dalam rangka pengendalian ekspor mineral dan mendorong industri hilir, pemerintah setelah keluarkan PP no 23/2010 yang dirubah dengan PP No 24/2015 tentang pelaksanaan mineral batu bara. Selanjutnya kemudian dikeluarkan beberapa peraturan permen SDM No 11 tahun 2012 tentang peningkatan tambang mineral melalui peningkatan dan pemurinaan. Berdasarkan ketentuan PT.MAP dan KTC dalam melakukan ekslporasi penambangan dan pemurnian mineral biji besi mengandeng beberapa perusahaan, yakni Krakatu Steel, dan bekerjasama dengan beberapa investor dari Australia dan Korsel dalam mewujudkan pembangunan untuk smelter di Kabupaten Donggala. Dikonfirmassi terkait penegasan pemegang saham tadi malam, Diret PT. MAP Mahsein Saleh Badegal menjawab secara singkat, bahwa dirinya selaku Dirut berhak melakukan apa saja yang menurutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan. Mohsein malah menantang jika ada yang merasa pemegang saham dan merasakan dirugikan ia mempersilahkan menempuh upaya hukum dengan melapor kepada pihak berwajib.(awl/cdy)

Sumber : Radar Sulteng,  Senin 1 Agustus 2016

Masyarakat Parimo Tolak Proyek Sawit Desak Pemkab Parimo Cabut Izin Perusahaan Juli 30, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

PARIMO – Puluhan Masyarakat dari beberapa Kecamatan di Wilayah Kab. Parigi Moutong (Parimo) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nuasantara (AMAN) Kab. Parimo menyatakan menolak proyek Kelapa Sawit di daerah ini. Penolakan ini mereka sampaikan kepada pihak DPRD Parimo melalui rapat dengar pendapat, Jum’at (29/7).  Upaya penolakan masyarakat terhadap proyek sawit itu juga dibackup oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) dan AMAN Sulteng.

Koleksi Foto Pohon Kelapa Sawit

Sumber : http://koleksi-foto-gambar.blogspot.co.id

Masyarakat yang merupakan perwakilan dari beberapa Kecamatan yang menjadi saran proyek sawit diantaranya Kecamatan Ampibabo, Toribulu, Siniu dan Kecamatan Tinombo Selatan secara tegas menyampaikan dua tuntutan, yakni menolak masuknya perusahaan yang mengelola kelapa sawit di wilayah Kabupaten Parimo dan tuntutan kedua mendesak Pemkab Parimo agar segera mencabut izin operasi atau izin penanaman sawit di Wilayah Kabupaten Parimo.

Salimun yang merupakan pengurus AMAN Parimo mangatakan, Kab. Parimo  selama ini sudah sangat dikenal dengan dua icon tanaman perkebunannya yakni kakao dan Kelapa Dalam, yang secara turun temurun dipertahankan budidayanya oleh masyarakat Parimo dalam meningkatkan Perekonomian masyarakat.

Namun, anehnya kata Salimun, Pemkab Parimo dengan mudahnya melakukan disverifikasi tanaman perkebunan tersebut ke Kelapa Sawit tanpa mempedulikan kearifan local, yang selama ini sudah terbangun. Selain itu, tandas Salimun, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Pusat mengucurkan dana triliun rupiah Ke Kab. Parimo dalam rangka Program Gerakan Nasional (Gernas) kakao, dalam rangka pengembangan tanaman kakao di Daerah ini. Namun anehnya kata Salimun Pemkab Parimo justru mengganti pengembangan tanaman yang sudah didanai oleh APBN dan APBD tersebut dengan Sawit.

“Berarti sama halnya Pemerintah Daerah membuang-buang biayah yang juga bersumber dari uang rakyat yang digunakan untuk pengembangan tanaman kakao. Saya juga mempertanyakan kepada ketua DPRD atau komisi yang menanganinya apakah program sawit ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Parigi Moutong. Jika tidak masuk Program RPJMD, berarti program sawit ini adalah program siluman. Sehingga izin usaha perkebunan Kelapa sawit yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Parigi Moutong harus dicabut,” tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh Akmal dari Agra Sulteng. Dia mengungkapkan, program sawit merupakan program Nasional oleh Presiden Joko Widodo yang tidak boleh ditolak karena adanaya intervnesi Asing. Menurutnya, indonesia belum sepenuhnya merdeka karena pengelolaa sember daya alamnya masih dikuasai oleh investor asing. Berdasarkan data dari pengembangan sumber daya alam Sulteng, hingga tahun 2020 ditergetkan penanaman Kelapa Sawit  di Sulteng mencapai dua juta hektar. Sedangkan Wilayah Kab. Parimo mulai dari Kecamatan Parigi Utara hingga keperbatasan Kabupaten Tolitoli kemungkinan akan menjadi wilayah proyek sawit.

 Akmal menyorot dua perusahaan Kelapa Sawit yang saat ini mulai beroperasi di wilayah Kab. Parigi Moutong yakni PT Agri Toribulu Asri dan PT Ampibabo Agro Lestari dengan luas areal sawit mencapai 26 ribu hektar lebih, yang tersebar di empat wilyah kecamatan. Kahadiran dua perusahaan itu katanya akan mengambil tanah adat dan tanah petani, mulai dari pinggir pantai hingga pinggir gunung.

“Bangun Rumah, bangu Kantor Dewan  yang megah ini bukan dari sawit, tapi dari pendapatan pajak rakyat yang tanam kelapa dan kakao,” tegasnya.

Ungkapan juga disampaikan perwakilan petani pemilik lahan.mereka menyatakan kehadiran perusahaan sawit itu hanya akan menyengsarakan rakyat, karena akan mengambil tanah milik petani dan penebang seluruh tanaman didalamnya. Dengan sistem pembagian 70-30, yakni 70% untuk perusahaan dan 30% untuk pemilik lahan, dinilai sangat merugikan Petani karena selama ini petani bisa menghasilkan  jutaan rupiah perhektar dari hasil tanaman kakao atau kelapa. Sedangkan bila digunakan untuk tanaman sawit, petani belum mendapatkan penghasilan sebesar itu, bahkan harus menunggu hingga beberapa tahun kedepan setelah sawit panen.

Sementara itu, Kepala bidang Usahan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parimo, Hengky Idrus mengatakan, saat ini ada delapan perusahaan sawit yang masuk ke Kab. Parimo sejak tahun 2011 hingga 2014. Dari delapan perusahaan itu, enam diantaranya memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), sedangkan dua lainnya masih mengantongi izin lokasi.

Menurut Hengky, Pemkab Parimo bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan pihak perusahaan dengan pemilik lahan, sehingga tidak benar jika dikatakan Pemkab parimo lebih berpihak kepada pamilik perusahaan. Kegiatan pengelolaan sawit di kabupaten Parimo, kata Hengky, 100% sistem plasma murni, sehingga perusahaan sawit itu bisa jalan bila masyarakat mau menyerahkan lahan miliknya kepada pihak  perusahaan.

“Jika ada Perusahaan yang memaksa atau merusak tanaman masyarakat laporkan kepada polisi. Perusahaan tidak berhak melakukan pemaksaan karena pengelolaan sawit di daerah ini sifatnya plasma murni. Masyarakat berhak menetukan tanaman yang akan dikelolanya sendiri tanpa ada pemaksaan dari pihak lain,” ujar Hengky.

Hengky menambahkan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap delapan perusahaan sawit di Parimo, termasuk dua perusahaan sawit PT Agri Toribulu dan PT Ampibabo Agro Lestari. Menurutnya ada catatan-catatan khusus pada dua perusahaan itu, yang bila dinilai kegiatan dianggap menyalahi prosedur maka akan direkomendasikan izin usaha dicabut.

Menanggapi persoalan sawit itu, ketua DPRD Parimo, Santo yang memimpin rapat dengar pendapat menyatakan bahwa DPRD Parimo akan membentuk Pokja untuk menelusuri persoalan tersebut. Selanjutnya hasil kerja Pokja akan dilaporkan kepada Bupati Parimo, apakah proyek sawit di Parimo layak diteruskan atau tidak. Rencana pokja tersebut akan dibentuk dalam waktu dekat ini. (aji)

Sumber : Radar Sulteng*Sabtu, 30 juli 2016

 

Banjir Sapu Kecamatan Bukal Juli 29, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Buol – Ratusan Rumah Penduduk di Kecamatan Bukal kembali terendam banjir, setelah di guyur hujan selam 4 jam pada Rabu malam (27/7). Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Terjadinnya banjir dikarenakan debit air sungai Buol bersakala besar, hingga meluap dan merendam enam desa dan satu dusun. Desa dan Dusun yang kena banjir itu adalah Desa Diat, Bungkudu, Unone, Yugut, Dusun Babal, Mopu serta Potangoan. Berdasarkan keterangan  warga, air meluap membawa sedimen lumpur sekira pukul 04:00 wita menerjang perkampungan, dan menyebabkan akses jembatan dan jalan yang menghubungkan Desa Yugut dan Unone putus, serta satu dusun terisolasi sulit untuk dijangkau.

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=Foto+banjir&biw

 

Camat Bukal Kasim Kepada Radar Sulteng, Kamis (28/7), membenarkan bahwa kondisi di Kecamatan Bukal saat untuk Memprihatinkan. Banjir melanda enam desa menyebabkan rumah rumah penduduk terenda dan ratusan hektar sawah dan tanaman petani terncam gagal panen. Tingginya debit air di sungai membuat beberapa tanggul jebol.

Dijelaskannya, belum ada korban jiwa akibat air yang tiba-tiba menerjang perkampungan. Hanya saja, satu dusun di Desa Yugut sudah terisolasi, dan satu jembatan putus. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosail dibantu Aparat TNI sulit menembus untuk mensuplay air bersih bersama bantuan lain.

Aktivitas masyrakat lumpuh, dan beberapa Sekolah Dasar (SD) terpaksa meliburkan siswanya. Kata dia, dari laporan aparat desa, semua warga belum meninggalkan rumah mereka atau mengungsi ketempat yang aman, meski pemerintah desa sudah berusaha menyampaikan. Hanya saja, kebutuhan air bersih yang sulit untuk disuplay ke desa yang terisolasi. “Saat ini kami terus melakukan pemantaun dan saling berkoordinasi dengan petugas bencana untuk memastikan kondisi warga, “Ujar Kasim.(tam)

Sumber : Radar Sulteng Jum’at-29-2016

 

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

%d blogger menyukai ini: