jump to navigation

DPRD Akan Tinjau Galian C di Desa Walandano Maret 17, 2017

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

 

20-KELUHaaaaaaaaa

 

DONGGALA – Kondisi Longsor di Walandano hingga Malei Kecamatan Balaesang Tanjung kian memburuk. Salah satu faktor terjadinya longsor memang karena hujan yang mengguyur dua desa tersebut beberapa pekan terkhir. Akibatnya akses jalan nyaris tak bisa di lalui kendaraan roda dua.

Radar Sulteng(Foto: UjangSuganda)

Namun menurut tokoh masyarakat Desa Malei, Israfil, pelongsoran tersebut karena adanya aktivitas galian C di sekitar jalan penghubung Desa Walandano dan Malei tersebut. Israfil mengaku titik longsor terparah juga berada di sekitar galian C. “Masyarakat sini sudah cukup lama mengeluhkan aktivitas galian C tersebut,” ungkapnya.

Secara detailnya kata Israfil, galian C tersebut mengeruk tanah di bagian gunung Desa Walandano yang merupakan aliran air. Akibatnya aliran air semakin deras turun kebagian jalan. “jadi sedikit demi sedikit air itu merusak jalan dan akhirnya terjadilah longsor. Ditambah lagi ketika terjadi hujan, aliran air itu semakin deras karena jalurnya air yang mereka bongkar,” terangnya.

Dengn adanya galian C tersebut menurut Israfil juga berdampak  bagi nelayan sekitar. Pasalnya tepat dibibir pantai dibangun dermaga yang ditimbun menggunakan pasir dan tanah. Akibatnya air menjadi keruh dan salah satu spot nelayan untuk mencari ikan hilang. “Sebelumnya nelayan juga sering menangkap ikan di sekitar galian C itu, tapi sekarang sudah tidak bisa. Kami hanya berharap, akses jalan maupun aktivitas kami di Kecamatan Balaesang tanjung ini tidak terganggu dengan adanya galian C itu,” harapnya.

Menanggapi keluhan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Donggala rencananya akan turun langsung untuk meninjau aktifitas galian C tersebut. Hal ini di ungkapkan Ketua Komisi III DPRD Donggala, Asis Rauf. Dalam waktu dekat ini kata asis akan ada tim yang turun ke lapangan. “Kita akan turun ke lokasi untuk melihat langsung aktivitas galian C yang dikeluhkan warga sekitar,” ujarnya.

Disamping itu DPDR juga kata Asis akan memeriksa izin maupun berkas-berkas tambang galian C tersebut. Agar akses masyarakat di Kecamatan Balaesang Tanjung bisa kembali normal, maka diharapkan pula peran dari Pemerintah untuk mengantisipasinya. “kita akan cek IUP galian C itu,” pungkasnya. (ujs)     Radar Sulteng*Kamis, 9 Maret 2017

zdzjkzg Maret 17, 2017

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

dasdasjhdgasjdasdgaskjdnmdnjcsac

Siap Rekomendasi Penutupan PLTU Panau Jika Hasil Uji Lab Flay Ash Dinyatakan Berbahaya Januari 24, 2017

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

PALU – Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu tengah menunggu hasil uji laboratorium sampel flay ash hasil pembakaran batubara PLTU palu yang beroprasi di Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaili. Sebab, flay ash pengoperasian mesin pembangkit listrik  di Kota Palu itu, diduga menggunakan radioaktif yang memiliki zat sangat berbahaya bagi kesehatan lingkungan. “Kepastian benar tidaknya dugaan itu, kami masih menunggu hasil lab yang dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Indonesia, “Kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH),Musliman, belum lama ini.

 

Image result for foto PLTU panau

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+PLTU+panau

Pekan lalu,lanjut dia,pihaknya juga telah mengirim sampel flay ash tersebut untuk dilakukan uji laboratorium oleh Batan. Menurutnya, uji sampel flay ash merupakan tindak lanjut salah satu tuntutan warga sekitar yang menyatakan flay ash mengandung zat radioaktif.”Ini kami lakukan, menyusul adanya desakan dari warga setempat, yang mengakui tergangu kesehatan mereka terhadap keberadaan PLTU,”Kata sang kadis.

Warga  sekitar menuding flay ash mengandung zat radioaktif berbahaya, telah menyebabkan beberapa warga lainnya terserang penyakit sampai akhirnya meninggal dunia. “Pengakuan warga akibat menghirup debu flay ash. Bahkan juga, ada warga yang terkena kangker, hingga di sebutkan meninggal,”Paparnya. Lembaga Batan yang melakukan uji laboratorium terhadap hal itu, terangnya, telah menginformasikan bahwa uji sampel telah selesai dilakukan. Rencananya, hasil uji itu akan dikirim dalam pekan ini. Untuk menguatkan hasil uji, lanjutnya, pihaknya juga akan melibatkan akademisi Untad Palu untuk menyosialisasikan hasil uji sampel kepada masyarakat di sekitar pengoprasian PLTU panau.

Bila nantinya sampel membuktikan memang mengandung zat radioaktif berbahaya, maka dengan sangat terpaksa pihak DLH palu akan merekomendasikan penutupan pengoprasian PLTU panau.”Ya kita desak untuk tutup. Karena itu berahaya bagi kehidupan manusia. Tapi jika terbukti,”Janji musliman. Sebaliknya, sambunganya, apabila sampel tidak membuktikan adanya kandungan zat radioaktif berbahaya terhadap lingkungan, pihaknya akan tetap mendesak pihak PLTU untuk segera mengurus izin lingkungan terkait penanganan debu flay ash.

“Kita dorong agar flay ash itu di tangani dengna baik. Karena inti masalahnya adalah debu flay ash yang berterbang kerumah rumah warga,”harap kadis. Selain itu, efek getaran dan kebisingan ketika PLTU itu beroprasi. Untuk hal ini, pihaknya juga sedang menunggu hasil uji laboratorium dari Sucofindo Indonesia. “Sucofindo yang akan menguji sejauh mana bahaya efek getaran dan kebisingan. Jika semua uji lab telah diperoleh, baru kita bisa menentukan seperti apa penanganan secara koprehsif terhadap dampak pengoprasian PLTU panau,”ujar musliman.(sur)

 

Radar Sulteng, Minggu 15 Januari 2017

Larangan Reklamasi Segera Dipasang Kembali Desember 30, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Palu – Kepada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan (DPRD) Kota Palu, Rahmat Kamaroe mengatakan bahwa tidak akan melibatkan aparat Kepolisian atau ada pengamanan ketat untuk memasang kembali plang larangan reklamasi Pantai Talise yang dicopot. “Kami meminta masyarakat menghargai plang larangan ini. Kalau memang bagaiman nanti statusnya reklamasi itu tergantung dari proses pemeriksaan,”Kata Rahmat Kawaroe kepada Radar Sulteng, kemarin(29/12).

Image result for foto pemasangan plang reklamasi

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+pemasangan+plang+reklamasi&biw

Mantan Kadis Pekerjaan Umum Kota Palu ini mengungkapkan, akan mendorong Wali Kota Palu untuk segera memasang tiga titik yang dicabut dari tujuh titik oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut. Dia mengakui, menerima laporan dari pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ada tiga plang yang dicabut, termasuk salah satunya reklamasi di Talise. Dua lokasi lainnya terdapat di Taman Ria dan sekitar Mesjid  Terapung, Kelurahan Lere, Palu Barat.

“Pak Wali bilang nanti beliau yang pasang kembali, cuman karena ini akhir tahun kita pikirkan kembali. Nanti diingatkan kembali pak wali terkait dengan plang ini agar dalam waktu dekat dipasang,”sebutnya. Ditanya, apakah plang reklamasi jilid II ini isi dan maknanya sama dengan yang sebelumnya ? Rahmat Kawaroe menyebutkan minimal sama karena tidak mungkin akan sesuai persis. Sebelum memasang dia juga ingin mencoba mengkoordinasikan terlebih dahulu bersama pihak ATR/BPN terkait isi, plang larangan tersebut.

Terkait siapa dalang yang mencopot plang reklamasi, Rahmat Kamaroe tak ingin berprasangka buruk, karena bukti juga sangat minim. Dia minta agar masyarakat Kota Palu dalam menyikapi peristiwa berprasangka yang baik, karena mungkin saja kata Rahmat plang diterjang angin atau mungkin ada yang butuh dengan spanduk dari plang tersebut. “Kita belajar positiflah, barangkali saja ada yang butuh dengan spanduknya. Yang penting segera kita atasi, tapi saya tidak bisa janji kapan waktunya,”pungkasnya.(acm)

 

Sumber : Radar Sulteng, Jum’at 30-Desember-2016

Larangan Reklamasi Segera Dipasang Kembali Desember 30, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Palu – Kepada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan (DPRD) Kota Palu, Rahmat Kamaroe mengatakan bahwa tidak akan melibatkan aparat Kepolisian atau ada pengamanan ketat untuk memasang kembali plang larangan reklamasi Pantai Talise yang dicopot. “Kami meminta masyarakat menghargai plang larangan ini. Kalau memang bagaiman nanti statusnya reklamasi itu tergantung dari proses pemeriksaan,”Kata Rahmat Kawaroe kepada Radar Sulteng, kemarin(29/12).

Image result for foto plang reklamasi

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+plang+reklamasi&biw

Mantan Kadis Pekerjaan Umum Kota Palu ini mengungkapkan, akan mendorong Wali Kota Palu untuk segera memasang tiga titik yang dicabut dari tujuh titik oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut. Dia mengakui, menerima laporan dari pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ada tiga plang yang dicabut, termasuk salah satunya reklamasi di Talise. Dua lokasi lainnya terdapat di Taman Ria dan sekitar Mesjid  Terapung, Kelurahan Lere, Palu Barat.

“Pak Wali bilang nanti beliau yang pasang kembali, cuman karena ini akhir tahun kita pikirkan kembali. Nanti diingatkan kembali pak wali terkait dengan plang ini agar dalam waktu dekat dipasang,”sebutnya. Ditanya, apakah plang reklamasi jilid II ini isi dan maknanya sama dengan yang sebelumnya ? Rahmat Kawaroe menyebutkan minimal sama karena tidak mungkin akan sesuai persis. Sebelum memasang dia juga ingin mencoba mengkoordinasikan terlebih dahulu bersama pihak ATR/BPN terkait isi, plang larangan tersebut.

Terkait siapa dalang yang mencopot plang reklamasi, Rahmat Kamaroe tak ingin berprasangka buruk, karena bukti juga sangat minim. Dia minta agar masyarakat Kota Palu dalam menyikapi peristiwa berprasangka yang baik, karena mungkin saja kata Rahmat plang diterjang angin atau mungkin ada yang butuh dengan spanduk dari plang tersebut. “Kita belajar positiflah, barangkali saja ada yang butuh dengan spanduknya. Yang penting segera kita atasi, tapi saya tidak bisa janji kapan waktunya,”pungkasnya.(acm)

 

Radar Sulteng, Jum’at 30 Desember 2016

Sawit di Bangkep Dintinggal Investor November 22, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

TANAMAN Kelapa Sawit dulu menjadi primadona  pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Sawit di andalkan pemerintah Bangkep untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Namun, seiring dengan waktu, sawit di Bangkep malah tidak terurus. Ditengarai investornya lari dan tidak melanjutkan program andalan Bangkep di masa mantan Bupati Bangkep Lania Laosa. Ketua Barisan Muda PAN Kabupaten Bangkep, Moh Ikra Qunong, mengatakan sawit di Bangkep tidak lagi di pedulikan oleh investornya.

Image result for foto sawit

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+sawit&biw=1366&bih

“Justru ini terbalik, masyarakat menanyakan soal sawit ini. Tapi investornya malah mengabaikan,” ujar Ikra, kepada Radar Sulteng, Senin (21/11). Ikra mengatakan, bibit sawit di beberapa Desa sudah menjadi pohon, akarnya menghujam kedalam tanah menembus plastik polyback. Seperti di Desa Bampanga dan Desa Salangano muda di temukan pembibitan sawit yang sudah menjadi pohon. “Ini masyarakat bertanya, masih pembibitan ini sawit?” tanya Ikra. Apalagi di Bangkep, Hak Guna Usaha (HGU) yang di berikan kepada investor sebanyak 10 ribu hektar lebih. Dikhawatirkan HGU itu akan di jual ke investor lain. “Kalau di jual ini malah gawat, karena Pemerintah Kabupaten bangkep sudah menjalin kerjasama tentang mekanisme plasma sawit ini,” ujarnya.

Mekanisme yang di maksud, plasma di bangkep jumlahnya lebih banyak ketimbang plasma inti milik perusahaan. Sehingga dengan aturan tersebut, perusahaan tidak bisa mengendalikan harga.Tapi sebaliknya, justeru masyarakat yang mengendalikan harga. Ikra berharap, Pemkab Bangkep segerah bertindak tegas kepada investor sawit.

“Boleh di panggil investornya itu, apa kenapa tidak sampai lanjut. Kalau tidak lanjut, kembalikan sertifikat masyarakat yang berada di tangan perusahaan,” jelas mantan ketua Umum PWI PII Sulteng ini. (bar)

Sumber : Radar Sulteng#Selasa, 22 November 2016

Perusda Tak Mau Gubris Larangan Aktivitas Oleh ATR/BPN Dan Pemda November 7, 2016

Posted by walhisultengnews in Tak Berkategori.
add a comment

Palu – Pemasangan palang pengumuman larangan untuk mengubah peruntukan wilayah perairan laut dan kawasan pesisir teluk palu, sepertinya kurang digubris jajaran Perusda Kota Palu. Plang pengumuman yang dipasang pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Penyidik PNS tersbut, menurut Direktur Oprasional Perusda Palu Taufik Kamase, tidak spesifik melarang aktivitas reklamasi.

Image result for foto reklamasi teluk palu

Sumber : https://www.google.co.id/search?q=foto+reklamasi+teluk+palu&biw

Diketahui, Perusda Palu juga terlibat dalam reklamasi Teluk Palu bersama beberapa perusahaan selaku pengembang. Reklamasi sendiri tersebar di dua titik, yakni Pantai Talise dan Pantai Taman Ria, Lere. Luas laut yang akan direklamasi di pantai Talise kurang lebih 38,8 Ha, sementara di Pantai Taman Ria 24,4 Ha. Jika ada aktivitas lagi akan ditindaki, Kata Taufik, Perusda sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya plang pengumuman yang pemasanganya sejak senin (31/10).

“Biar saja, kami tidak sampai terpengaruh meski dipasang di  Pantai Talise dan Taman Ria,”jawab Taufik  ditanya tentang hal itu. Sebab kata dia, pengumuman itu bukan unutk melarang aktivitas reklamasi. Dan disitu (Plang,red) juga tidak ada tertulis reklamasi dihentinkan. Apalagi Perusda dan pihak pelaksana belum mendapat semacam surat resmi sehubungan pengehentian aktivitas reklamasi. Selama kami belum menerima surat pengehntian total aktivias reklamasi, berarti belum ada penghentian. Kan proses penyidikan sementara berlangsung. Terkait adanya plang itu, kami biasa-biasa saja,”ungkapnya santai.

Kembali ditegaskan fik, selama belum ada surat penghentian aktivitas reklamasi kepada Perusda dan Perusahaan dan Perusahaan pengembang, maka aktivitas reklamasi tetap berlangsung.”Kami tetap menaati asa hukum. Setahu saya hanya dimoratorium saja, makanya berhenti dulu,”ujarnya lagi.

Akan tetapi, kalau moratoriumnya sudah dicabut, maka aktivitas reklamasi akan kembali dilanjutkan. Dan penimbunan laut di Pantai Talise dan Pantai Taman Ria dilakukan lagi seperti beberapa bulan lalu.  Diberitakan sebelumnya, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara tegas menyatakan bahwa aktivitas penimbunan pantai dilokasi tersebut tak boleh dilanjutkan lagi alias berhenti total. “Di dalam Perda sudah jelas. Di lokasi itu (yang di pasangi pengumuman) tidak direncanakan peruntukkannya untuk reklamasi. Kalau nanti ada aktivitas lagi, kami akan tindaki bersama dengan Pemda Provinsi Sulteng dan PPNS,”Kata Kepala Seksi Penertiban Wilayah III Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan  Ruang dan Penguasaan Tanah, Andri Novasari ST MA,Selasa (1/11) di palu.

Penindakan tersebut telah dijelaskan pada plang pengumuman. Sesuai Perda Kota Palu nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Palu Tahun 2010-2030 Pasal 39, menetapkan sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat. Sanksi bagi pelanggar dijelaskan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Disebutkan bahwa setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak  Rp500 juta.

 

Radar Sulteng, Kamis 3 November 2016

%d blogger menyukai ini: